Hukum Administrasi Negara

Buku ini menyajikan kajian komprehensif mengenai Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu cabang penting dalam sistem hukum Indonesia. Dimulai dari Bab 1, pembaca diperkenalkan pada definisi dasar, sejarah, fungsi, dan hubungan hukum administrasi dengan cabang hukum lain, sebagai fondasi pemahaman. Pada Bab 2, dibahas sumber hukum dan prinsip-prinsip utama seperti asas legalitas, asas pemerintahan yang baik (AUPB), serta prinsip demokrasi dan transparansi yang menjadi landasan pelaksanaan administrasi negara yang bersih dan akuntabel. Bab 3 mengeksplorasi subjek dan objek hukum administrasi, dengan fokus pada pejabat administrasi negara dan warga negara, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan administratif. Struktur kelembagaan dibahas secara mendalam dalam Bab 4, yang memuat pembahasan tentang organisasi pemerintah pusat dan daerah, lembaga independen, hingga reformasi birokrasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan pelayanan publik. Bab 5 membahas proses dan bentuk keputusan administrasi negara serta aspek legalitas dan implikasinya, diikuti Bab 6 yang menyoroti peran hukum administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan. Bab 7 membahas sistem pengawasan baik dari internal, lembaga eksternal, maupun masyarakat, serta jenis sanksi administratif sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan tugas negara. Masalah tanggung jawab dan pertanggungjawaban administrasi negara menjadi fokus Bab 8, termasuk dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Pada Bab 9, dijelaskan sengketa administrasi negara, jenis-jenisnya, serta mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya hukum yang tersedia.Bab 10 menyajikan bahasan terkini mengenai hukum administrasi dalam era digital, tantangan dan peluang e-government, serta isu krusial seperti keamanan data dan privasi. Secara keseluruhan, buku ini menjadi panduan penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum untuk memahami dinamika hukum administrasi negara, baik secara teoritis maupun praktis, termasuk relevansinya di era digitalisasi pemerintahan saat ini.