Kementerian Kelautan Dan Perikanan: Kelola Sumber Daya Laut Dan Konservasi Alam Dalam Kerangka Hukum Internasional

Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial terutama di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas wilayah laut yang mencapai lebih dari dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya. Sumber daya kelautan dan perikanan menjadi sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam sektor perikanan tangkap, budidaya, industri maritim, dan pariwisata bahari. Konstitusi Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk kelautan dan perikanan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa seluruh sumber daya kelautan harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertanggung jawab dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.

     Selain berpedoman pada regulasi nasional, Indonesia juga terikat dengan ketentuan hukum internasional dalam tata kelola sumber daya lautnya.